Fadli Zon Galang Dukungan Bentuk Pansus TKA

 Senyum Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat menghadiri sidang kedua musisi Ahmad Dhani di PN Jakarta Selatan, Senin (23/4). Ahmad Dhani menjalani sidang kasus ujaran kebencian.

POKER- Ketua DPR Fadli Zon mulai menggalang dukungan untuk bisa membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Tenaga Kerja Asing (TKA) menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA. Dalam Undang-Undang MD3 dan tata tertib DPR, pembentukan pansus harus diinisiasi 25 orang yang terdiri dari dua fraksi DPR.

 Alih-alih berpihak pada pekerja lokal, Fadli mengatakan, Perpers tersebut justru seperti memberikan karpet merah bagi TKA di Indonesia. Karena itu dia akan berusaha melobi sejumlah anggota DPR lainnya untuk membentuk Pansus TKA.

"Masih perlu lobi dengan fraksi-fraksi lain agar menyetujui terbentuknya sebuah pansus TKA. Supaya kita lihat mana yang punya keberpihakan kepada tenaga kerja kita dan mana yang tidak. Semuanya mudah-mudahan mendukung dan ikut menandatangani," ucap dia.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengungkapkan, ada beberapa dampak negatif akibat keberadaan TKA di Indonesia. Mulai dari aspek politik hingga perekonomian.

"Ini mengganggu dari aspek politik dan keamanan. Kemudian dari sisi ekonomi tentu saja merebut jatah pekerja kita yang sekarang ini lagi susah-susahnya mencari lapangan pekerjaan. Kemudian dari sisi politik kita mengetahui bahwa ini juga bisa mengubah suatu konfigurasi tertentu dan bisa menyalahgunakan ini untuk kepentingan-kepentingan elektoral," tutur Fadli.

Karena itu, ia merasa perlu segera membentuk Pansus TKA. Apalagi pansus merupakan hak DPR untuk memeriksa suatu hal.

"Pansus adalah hak DPR untuk memeriksa. Katanya kita pengin DPR bekerja maksimal, berarti haknya harus digunakan. Dalam masa periode ini kalau tidak salah baru ada dua Pansus. Pansus Pelindo dan KPK," kata dia.

Baru Dua Tanda Tangan

 Gedung DPR/MPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta.

BandarQ-kini, baru ada dua anggota DPR yang menandatangani pembentukan Pansus TKA. Dua orang itu adalah Fadli Zon dan Romo Syafii yang sama-sama dari Fraksi Gerindra.

Acara penandatangan ini juga dihadiri oleh anggota Kongres Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Menurut Said pembentukan pansus ini tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2019, karena pada sebelumnya sudah ada pembentukan Panitia Kerja (Panja) TKA.


"Panja sudah dibentuk jadi enggak ada hubungan dengan pilpres dan tidak ada hubungan dengan yang disampaikan mencari nama baik. Ini persoalan sudah berproses lama karena ada anacamana serius tentang sosial ekonomi, di mana buruh terancam," kata Said.

Penghargaan Kinerja Terbaik di Tengah Belitan Kasus Korupsi Berjemaah di Malang

 Penampakan Kampung Warna-warni Jodipan dan Kampung Tridi (3D) di pinggir Sungai Brantas, Tumenggungan Ledok, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur (29/7). Kampung ini kini menjadi daya tarik wisatawan.

Malang dinobatkan sebagai pemerintahan dengan kinerja terbaik 2018 bersama 10 kota lainnya di Indonesia pada malam apresiasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jakarta, Rabu malam, 25 April 2018.

Asisten Administrasi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang Abdul Malik yang dihubungi di Jakarta, Kamis (26/4/2018) mengatakan prestasi yang diraih Kota Malang tersebut merupakan kerja keras bersama yang kreatif dan berinovasi.

"Inovasi yang lahir di Kota Malang ini cukup kuat, bahkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di daerah ini pun cukup tinggi. Kami mengapresiasi dan berterima kasih pada seluruh elemen, sehingga Kota Malang mampu mencapai prestasi tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan," kata Malik, dilansir Antara.


Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono dalam sambutannya pada acara malam apresiasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, mengatakan otonomi daerah didorong untuk memperkuat program-program nasional (nawacita).

 "Ada tiga hal yang kita dorong untuk mampu ditumbuhkan di daerah sebagai penopang menyukseskan program nasional, yakni daya inovasi, tingkat partisipasi dan derajat daya serap masyarakat terhadap program daerah," tutur Soni.

Pada hari jadi ke-22 Otonomi Daerah tahun 2018, katanya, Kemendagri juga menetapkan tiga provinsi, 10 kota dan 10 kabupaten sebagai daerah dengan kinerja terbaik di Indonesia.

Kota Malang berada pada urutan pertama dari 10 kota yang terpilih dengan kinerja terbaik untuk laporan penyelenggaraan pemerintah daerah se-Indonesia. Ada 700 indikator yang dinilai lintas kementerian.

"Jadi ini 'gawe' besar, bukan hanya dari kacamata Kemendagri, tapi juga penilaian yang melibatkan kementerian lainnya," ujarnya.

Untuk tingkat provinsi yang meraih penghargaan adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sedangkan, kabupaten peraih penghargaan LPPD adalah Kabupaten Sidoarjo, Tulungagung, Karanganyar, Banyuwangi, Malang, Pasuruan, Kuningan, Kudus, Bulukumba, dan Kabupaten Bone.

Semenatra untuk kota adalah Kota Malang, Makassar, Surabaya, Blitar, Gorontalo, Semarang, Bandung, Tangerang, Samarinda, dan Kota Pare-Pare.

Acara penganugerahan LPPD tersebut juga ditandai dengan peluncuran aplikasi berbasis android layanan "Media interaksi otonomi daerah" (Mesi Otda) oleh Mendagri Tjahjo Kumolo didampingi Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.

Presiden Bertemu PKS, PDIP: Jokowi Pemimpin yang Bangun Persaudaraan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpose bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat Rakernas PDIP III Tahun 2018 di Badung, Bali, Jumat (23/2).

 POKER-Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membantah Presiden Joko Widodo atau Jokowi panik karena elektabilitasnya merosot sehingga menggelar pertemuan tertutup dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam pertemuan, Jokowi sempat mengajak PKS agar bergabung dengan koalisi pemerintah.


Hasto menyebut Jokowi adalah pemimpin yang sabar dalam menghadapi persoalan serta selalu mengedepankan dialog dengan seluruh elemen, termasuk dengan PKS.

 "Tidak pernah. Pak Jokowi pemimpin yang sangat sabar, pemimpin yang menghadapi masalah dengan senyum, yang dikritik pun Pak Jokowi selalu tersenyum dan menunjukkan tradisi seorang pemimpin yang bermusyawarah, yang dialog," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Hasto mengatakan, Jokowi merupakan sosok pemimpin yang membangun persaudaraan dengan siapa pun.

BandarQ-"Pemimpin yang membangun persaudaraan inilah yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi, justru berbeda dengan mereka-mereka yang hanya sekadar mengkritik, melihat dari sisi-sisi untuk kekuasaan, itu bukan Pak Jokowi," ujar Hasto.

Pertemuan PKS Dan Jokowi

 Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf membenarkan adanya pertemuan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri dengan Presiden Jokowi. Menurutnya, dalam pertemuan Jokowi sempat mengajak PKS agar bergabung dengan koalisi pemerintah.

CAPSASUSUN-"Ya ada ajakan itu (gabung ke pemerintahan). Tapi kita menyatakan sejauh ini karena dalam posisi oposisi. Di dalam kabinet juga kita tetap tidak mau masuk," kata Muzzammil.

Muzzammil mengungkapkan, dalam pertemuan itu dijelaskan kepada Jokowi bahwa PKS telah menjalin komunikasi yang intens dengan Partai Gerindra. Selain itu, mereka juga menyampaikan partai pimpinan Mohammad Sohibul Iman ini juga akan memajukan calon presiden alternatif bersama Partai Gerindra.

Cak Imin Minta Nasehat Jadi Cawapres ke Akbar Tandjung

 Cak Imin temui Akbar Tandjung di rumahnya.

 BANDARQ-"Karena beliau senior di bidang politik dan perjuangan. Senior tiga lapis, waktu aktivis, di dunia politik dan sebagai kebersamaan saya yang lama di Pimpinan DPR. Dan diskusi ini menambah saya untuk bisa melangkah lebih tepat dan lebih baik," ucap Cak Imin di Jakarta, Rabu (25/4/2108) malam.

Dia tak menampik jika kehadirannya juga berkaitan dengan pilpres. Salah satunya niatan dia menjadi Cawapres Joko Widodo atau Jokowi di 2019.

POKER-"Ya intinya konsultasi dan minta masukan persiapan-persiapan saya memasuki tahapan-tahapan Pilpres yang akan datang," jelas Cak Imin.

Saat ditanya apakah pertemuan ini sebagai jembatan untuk melobi Golkar. Dia menampiknya.


"Ini kan hubungan senior yunior saja. Saya mengaji ke Bang Akbar," pungkas Cak Imin.

Goda Baliho Cak Imin

 Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin usai menghadiri Parlemen Santri Angkatan IV F-PKB MPR RI, Jakarta, Kamis (19/4). Para santri mendapat pemahaman demokrasi dan parlemen. 

 CAPSASUSUN-Dalam kesempatan itu, Akbar sempat menggodanya. Terutama soal baliho Cak Imin sebagai cawapres tersebar di mana-mana.

"Kalau ke daerah-daerah saya melihat beliau. Saya bangga melihat foto beliau," kata Akbar.


Dia pun menyebut, bahwa tak perlu lagi memberikan nasehat untuk Cak Imin. Sebab dia sudah banyak pengalaman.

Fadli Zon: Duet Jokowi-Prabowo pada Pilpres 2019 Tak Cocok

Sekjen Partai Gerindra Fadli Zon memberi keterangan kepada awak media usai mendatangi Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (2/3). Salah satu akun yang dilaporkan oleh Fadli Zon adalah akun twitter milik Ananda Sukarlan. 

CAPSASUSUN- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, duet Joko Widodo atau Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak cocok. Sebab dua elite partai tersebut memiliki arah dan tujuan yang berbeda dalam memimpin Indonesia.


"Ya menurut saya enggak cocoklah, platform-nya berbeda‎, cara Pak Jokowi seperti sekarang dengan Prabowo kan orientasinya berbeda," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

 Dia menjelaskan, Prabowo dan Jokowi juga memiliki cara pandang yang berbeda. Baik dalam hal ekonomi ataupun kebijakan bidang lainnya.

POKER-"Jadi beda cara pencapaiannya, Pak Jokowi memberi karpet merah untuk tenaga kerja asing, nah kita pasti akan mencegah tenaga kerja asing untuk m‎asuk," ungkap Fadli.

"Jadi bedalah cara pandangnya, Pak Jokowi mau impor dosen. Kalau kita, dosen-dosen kita sekolahin ke luar negeri supaya mereka lebih bagus bisa lebih kompetitif," imbuh dia.

Fadli juga menegaskan, hingga saat ini memang belum ada lagi pertemuan dengan PDIP sebagai partai pengusung Jokowi di Pilpres 2019 dengan Gerindra untuk membahas kemungkinan Prabowo menjadi calon wakil presiden. Sebab, tambah dia, Gerindra telah memastikan mengusung Prabowo sebagi calon presiden 2019.

"Belum ada sih, belum‎, ya artinya waktu itu kan lobi-lobi. Tapi kan di Gerindra prosesnya sudah final melalui rapimnas, itu menjadikan Pak Prabowo sebagai capres, bukan memberikan kepada orang lain," tegas dia.

Bukan Ancaman Besar 

 Ketum Gerindra Prabowo Subianto sebelum Rakernas Bidang Hukum dan Advokasi di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (5/4). Pertemuan tertutup itu rencananya membahas strategi pencalonan Prabowo pada Pilpres 2019. 

 Sementara itu, Fadli Zon juga mengaku tidak terlalu ambil pusing dengan pertemuan Presiden Jokowi dengan Persaudaraan Alumni (PA) 212. Menurutnya pertemuan itu bukanlah ancaman untuk Gerindra.

"Ya enggaklah, saya kira mereka sudah tahu di mana posisinya dan menurut saya terkait pertemuan itu mempertanyakan, itu yang saya baca informasinya, mempertanyakan kenapa dulu berjanji menghentikan kriminalisasi tapi kasus-kasus berlanjut," kata Fadli.

Dia menuturkan, banyak sekali kasus kriminalisasi ulama yang belum diselesaikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Wakil Ketua DPR ini pun bersyukur Jokowi belum bisa memenuhi janjinya untuk menghentikan kriminalisasi Ulama.

AduQ-"Dan itu bagus, apa yang dijanjikan Presiden, ternyata di lapangan tidak seperti dijanjikan itu," ungkap Fadli.

Meski begitu, partai bersutan Prabowo Subianto itu akan tetap berusaha menjalin hubungan baik dengan para Alumni 212. Komunikasi itu, kata Fadli sudah sering dilakukan.


"Oh kalau kami intensif ya dalam melakukan komunikasi dengan ulama, dengan kiai dan PA 212, dengan aktivis 212 bukan satu ritual upacara gitu tapi memang kami sering berdialog dan mendapat masukan, mendapatkan saran, dan kami mendukung kegiatan itu, pada waktu 411 dan 212," tandas dia.

Jokowi President 2019 !!!

 Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpose bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat Rakernas PDIP III Tahun 2018 di Badung, Bali, Jumat (23/2)

 Sementara itu, dia menilai calon dari pihak oposisi atau partai-partai di luar pemerintah tidak memainkan peran dengan baik. Bahkan Meraka cenderung menyerang pemerintah dengan argumen yang tidak jelas.

"Cenderung 'menyeruduk' pemerintah secara membabi buta. Sehingga hasil ini paling tidak refleksi aspirasi masyarakat sementara kelihatan apabila situasi berjalan tetap elektabilitas Jokowi dalam tigam bulan, enam bulan, setahun ke depan akan meningkat terus melampaui 60 persen," papar dia.

Dia menambahkan tantangan Jokowi bukan pada capres penantang. Namun, kampanye hitam atau black campaign.

"Lawan Jokowi pada masa yang akan datang adalah isu, rumor atau slogan-slogan black campaign yang diarahkan pada diri Jokowi. Maraknya politik identitas dan populisme sebagai jalan pintas menyediakan panggung bagi kompetitor Jokowi," jelas Andreas.

Pemimpin Baru Yang Di maksud SBY Di Tahun 2019

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) bersama Hinca Panjaitan jelang melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (13/9). 

AduQ-Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyayangkan respons yang muncul dan berkembang terkait pernyataan dirinya soal pemimpin baru 2019.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, SBY tidak pernah menyebut apalagi bermaksud bahwa pemimpin baru yang disebutkan adalah sosok baru dalam Pilpres 2019.

 Hinca bercerita, pernyataan SBY tersebut dalam rangka menanggapi pertanyaan seorang warga, Supandi Harsono, yang menyampaikan keinginannya agar SBY maju mencalonkan diri kembali sebagai Presiden.

"Pertanyaan ini juga ditanyakan seorang warga pada acara Dialog SBY dengan masyarakat Kabupaten Tangerang pada siang hari ini," kata Hinca lewat keterangannya, Jakarta, Senin (23/4/2018).

Hinca melanjutkan, saat itu secara tegas SBY menjawab bahwa secara konstitusi, tidak mengizinkan bagi dirinya untuk maju lagi sebagai Presiden. Selain itu, SBY juga mengatakan bahwa 2 periode atau 10 tahun kepemimpinan beliau sudahlah cukup.

"Selanjutnya SBY menjelaskan, 'Insyaallah, Partai Demokrat, saya SBY akan mencalonkan nanti pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang, Insyaallah mengerti yang diharapkan rakyat'," imbuh Hinca.

BandarPoker-Hinca menjelaskan, dalam konteks masa depan, SBY menjelaskan, nantilah, akan ada pemimpin-pemimpin baru yang amanah, yang cinta rakyat, memikirkan rakyat, cerdas kemudian kebijakan dan programnya baik.

Tidak Di Tahun Depan 

 Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) berbincang dengan Sekjen Hinca Pandjaitan (kanan) jelang memimpin rapat darurat DPP Partai Demokrat di Jakarta, Rabu (3/1). Rapat berlangsung tertutup. 

 Dan SBY tidak pernah menyampaikan '2019'. Untuk diketahui bersama bahwa sampai dengan saat ini, Demokrat belum menentukan pasangan capres dan cawapres yang akan diusung pada Pemilu 2019," tegas Hinca.

CAPSASUSUN-Hinca menuturkan, saat itu SBY tengah bersilaturahmi dengan ulama, umaro dan tokoh masyarakat kota Cilegon, Minggu 22 April kemarin.


"Saya hadir mendampingi. Pernyataan tertulis ini untuk mencegah penggiringan opini berbagai pihak atas pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat baik oleh media massa maupun publik. Terima kasih," dia memungkasi.

Demokrat: AHY Cocok Jadi Cawapres Tergantung Jokowi

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersalaman dengan Ketua Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono usai memukul gong pada Rapimnas Partai Demokrat di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3).

 BandarPoker-Joko Widodo atau Jokowi belum menentukan calon wakilnya untuk berlaga pada Pilpres 2019. Meski begitu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disebut-sebut menjadi salah satu nama yang digadang untuk mendampingi Jokowi.

Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron menyatakan, partainya menyerahkan kepada Jokowi untuk menentukan cawapresnya.

 CAPSASUSUN-"Kalau ditanya apakah AHY cocok ya tergantung Jokowi. Apakah AHY memenuhi unsur keumatan, kemilenialan, tergantung Jokowi," katanya di Kantor Suropati Syndicate, Jalan Imam Bonjol Nomor 16, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/4/2018).

Herman menjelaskan, hingga saat ini AHY terus bersafari keliling Indonesia untuk bersilaturahmi dengan berbagai kalangan. Mulai dari petani, nelayan, generasi milenial, sampai para ulama.

Poker-"AHY turun ke lapangan. Dia berkomunikasi tidak hanya dengan kaum milienial saja, tapi dengan komunitas religius, ke pesantren, bertemu kiai, nelayan, dan petani," ujar dia.

Hasil Survei

 Kogasma Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (6/3/2018).

SAKONG- Herman juga membanggakan persepsi publik terhadap AHY cukup baik. Terlihat dari sejumlah survei yang menunjukkan AHY sangat cocok mendampingi Jokowi ketimbang nama lain seperti Muhaimin Iskandar dan Ahmad Heryawan.

Akan tetapi, sambungnya, dinamika politik terus mencair. Apalagi hingga saat ini Demokrat belum menentukan sikap apakah akan bergabung dengan kubu Jokowi atau Prabowo.

Bandar66-"Saya katakan bahwa politik ini masih cair dan dinamikanya terus berlangsung. Jarak waktu pendaftaran capres-cawapres masih jauh 4-10 Agustus," kata dia.

Lawan Gerakan Ganti Presiden, Relawan Deklarasikan 2019 Tetap Jokowi

Relawan Jokowi Deklarasikan Gerakan 2019 Tetap Jokowi.

BandarQ- Relawan Joko Widodo yang tergabung dalam Jokowi Mania atau Jo-Man, hari ini mendeklarasikan gerakan #2019TetapJokowi. Aksi ini dibuat untuk menjawab gerakan #2019gantipresiden.


"Gerakan ini sebenarnya menjawab fenomena gerakan tantangan #gantipresiden. Kita lihat gerakan ini masif, tapi di media sosial. Ini sebagai bentuk sikap kita para militan Jokowi melakukan perlawanan," ucap koordinator gerakan, Immanuel Ebenezer, di Jakarta, Sabtu (21/4/2018).

 Dia mengatakan, gerakan ini dilakukan secara masif, dan akan dikuatkan di wilayah Jawa Barat.

"Kita akan melakukan pengorganisasian di kampung-kampung, tingkat RT dan semuanya. Pertama jelas di Jawa Barat," ungkap Immanuel.

Dia juga menuturkan, dengan gerakan ini diharapkan Presiden Jokowi bisa kembali menang di Pemilu 2019. Selain itu, untuk menghalau berita hoax.

"Jelas kita ingin memenangkan Jokowi. Kemudian melakukan perlawanan terhadap berita bohong dan intimidasi-intimidasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok penghamba kekerasan dan penghamba uang," tukas Immanuel.

Di Selenggarakan Dengan Damai Dan Tertib

 Relawan Jokowi Deklarasikan Gerakan 2019 Tetap Jokowi

Poker- Dia pun berpesan, bagi yang ingin melanjutkan gerakan ini, harus menjalankan secara damai, serta tak terpancing melakukan kekerasan

"Kita tetap senyum, damai, tidak melakukan kekerasan dan jangan paksa kami melakukan hal yang sama," kata Immanuel.

Dia yakin, sudah ada ribuan masyarakat yang mendukung gerakan ini.


"Hari ini di media sosial kemarin deklarasi hampir 4 juta viewer-nya. Kita tester lagi di car free day Bogor kita menjual #gantipresiden itu tidak laku. Kemudian kita ganti yang sama #2019TetapJokowi itu sangat masif. Artinya kesadaran masyarakat dibentuk. Iya ribuan dan sangat masif," ujar Immanuel.

Politikus PDIP Sebut Banyak Yang Gigit Jari Bila Jokowi Dan Prabowo Bersatu

Usai pelantikan Anies-Sandi, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berbincang santai satu meja dengan Presiden Jokowi, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

 Politikus PDIP Maruarar Sirait tampaknya setuju dengan wacana duet Jokowi dengan Prabowo di Pilpres 2019. Hal ini bermula saat bertemu di sebuah acara menanggapi candaan Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Julianto, yang menyinggung Jokowi.


Dia menganggap gurauan Ferry itu menunjukkan salah satu bentuk persahabatan.

 "Saya sama Ferry persahabatan bagus. Seperti Jokowi dan Prabowo. Mereka tunjukkan persahabatan yang bagus," ucap pria yang akrab disapa Ara saat menghadiri diskusi Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, Jakarta, Jumat (20/4).

Dia lantas menyebut, jika Jokowi-Prabowo bersama, pasti banyak yang gigit jari.

"Kalau bersama pasti banyak yang gigit jari," ungkap Ara.

Menurut Maruara, banyak yang mendoakan kedua tokoh tersebut bersama. Tapi ada juga yang tak ingin.

"Ada yang mendoakan bersama, tapi ada juga yang tidak ingin bersama," pungkas Ara.

 Ketum PPP Ungkap Keinginan Jokowi Gandeng Prabowo

 Pertemuan kedua ini tak lepas dari makin gencarnya ajakan demo menuntut penegakan hukum penistaan agama.

 Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Romi mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta agar bergandengan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal ini, terjadi saat dia berbicara empat mata dengan Jokowi bulan November 2017 lalu.

"Bulan November 2017, saya banyak berbicara dengan Presiden Jokowi berkaitan dengan keinginan Pak Jokowi menggandeng Pak Prabowo sebagai Wakil Presiden," ucap Romi saat ditemui Liputan6.com di kediamannya, Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Hal ini membuat dia bertanya kepada Jokowi. Bahkan, mantan Wali Kota Solo itu sempat menanyakan kepadanya setuju atau tidak.

"Waktu itu saya tanya. Ini dari Bapak atau dari Pak Prabowo? Ini dari saya. Beliau menanyakan Mas Romi setuju enggak. Ini saya tanya sebagai apa? (Jokowi jawab) ya sebagai Ketua Umum PPP. Yang kedua saya tanya dasar Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo apa?" ujar Romi menceritakan pertemuannya dengan Jokowi.

 Romi menuturkan, saat itu, Jokowi hanya menjawab singkat. "Demi NKRI," tutur Romi menirukan ucapan Jokowi.

Ahmad Dhani Didakwa Sebarkan Kebencian, Terancam 6 Tahun Penjara

 Musisi Ahmad Dhani Prasetyo menjalani sidang perdana kasus ujaran kebencian di PN Jaksel, Senin (16/4). Dhani dinilai melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45A ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. 

 Sidang perdana terdakwa Ahmad Dhani digelar dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada dakwaan yang dibaca Jaksa Dedyng Wibianto, Dhani didakwa menimbulkan kebencian.


"Saudara Dhani kami dakwa dengan Pasal 45 huruf A ayat 2 junto 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 Junto UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE junto Pasal 55 ayat 1 KUHP," kata dia sambil membacakan berkas dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/4/2018).

 Menurut JPU, ada tiga cuitan Ahmad Dhani yang dinilai sarat dengan ujaran kebencian, pertama; "yang menistakan agama si Ahok, yang diadili KH Marif Amin,"

Kedua; "siapa saja mendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya".

Ketiga; "sila pertama ketuhanan yang maha esa, penista agama jadi gubernur, kalian waras".

Dalam berkas dakwaan pula diketahui, Ahmad Dhani tidak sendiri dalam mengunggah cuitan. Bersama admin twitter pribadinya bernama Suryo Pratomo Bimo, cuitan tersebut diunggah ke dunia maya.

"Saudara Dhani meminta langsung kepada admin bernama Saudara Bimo untuk menggunggahnya. Kata-kata tersebut persis seperti dikirimkan Dhani lewat pesan whatsapp. Saudara Bimo dipekerjakan dan digaji perbulan oleh saudara Dhani," jelas Dedyng.

Sementara itu, lewat pasal berlapis tersebut, Ahmad Dhani terancam hukuman pidana maksimal enam tahun penjara.

Di Lanjutkan Pekan Depan

 aMusisi Ahmad Dhani Prasetyo menjalani sidang perdana kasus ujaran kebencian di PN Jaksel, Senin (16/4). Dhani dinilai melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45A ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. 

 Sidang berikutnya beragendakan pembacaan eksepsi. Hakim Ketua Majelis Ratmoho memberi waktu sepekan untuk Dhani dan kuasa hukumnya menyiapkan berkas pembelaan.

"Diberi waktu seminggu ya, dengan ini sidang selesai," tutup Ratmoho sambil mengetuk palu.

Sekjen PDID : Kami Tidak Pernah memainkan SETAN Dalam Politik !!!

Suasana jelang pertemuan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan Direktur Eksekutif The Wahid Institude Yenny Wahid di kantor The Wahid Institude, Jalan Taman Amir Hamzah No 8 Menteng, Jakarta Pusat.

 Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya tidak termasuk dalam kategori partai setan seperti yang disampaikan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais. Hasto menyebut partainya "ogah" menanggapi lebih jauh ceramah Amien soal "partai Allah dan partai setan".


"Ya kita ini bicara hal-hal yang positif saja. Kami enggak pernah menghadirkan setan dalam politik," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (18/4/2018).

 Menurutnya, selama ini PDIP selalu berupaya menghadirkan politik yang berkebudayaan dan mengedepankan kepentingan rakyat.

PDIP berharap setiap tokoh bangsa menjaga ucapan dan menyuguhkan hal-hal baik kepada rakyat. Hasto mengingatkan para politikus seharusnya bisa menjadi teladan bagi rakyat.

"Karena itulah mari kita tampilkan hal-hal yg baik bagi rakyat. Keteladanan bagi rakyat itu yang harusnya kita lakukan secara dewasa sebagai politikus," tandas Hasto.

Sebelumnya diketahui dalam sebuah ceramah di masjid di kawasan Jakarta Selatan, Amien mendikotomikan adanya partai setan dan partai Allah.

Di Laporkan Ke Polisi

 Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto bersama Wasekjen PDIP, Ahmad Basarah memberikan keterangan pers saat Diskusi dan Rencana Deklarasi Keterbukaan Informasi Publik Partai Politik di kantor DPP PDIP Jakarta, Rabu(28/3).

  Mulanya, dia mengajak semua pihak termasuk PAN, PKS, dan Gerindra bersama umat Islam berjuang bersama membela agama.

Kemudian, dia menyebutkan, sebaliknya ada pula partai besar yang bergabung dengan partai setan. Namun, saat dikonfirmasi partai mana yang dimaksud partai setan, dia enggan menjawab.

Akibat dari ceramahnya, Amien Rais dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama oleh Kelompok Cyber Indonesia. Kelompok Cyber Indonesia membuat laporan terhadap mantan Ketua MPR itu dengan nomor LP/2070/IV/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus, di Mapolda Metro Jaya, Minggu 15 April.

JK Memberikan Repon Terhadap Kritikan Amien Rais

 Wapres Jusuf Kalla berbincang dengan Menko PMK Puan Maharani disela rakor persiapan Asean Games 2018 di Jakarta, Senin (19/2). Poin tersebut yaitu transportasi, koneksi jaringan data, kordinasi internal dan kordinasi external.

 Setelah Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, kini giliran Wakil Presiden Jusuf Kalla yang angkat suara menanggapi kritikan politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.


Amien sebelumnya mengatakan, program bagi-bagi sertifikat tanah yang dilakukan Presiden Jokowi hanya pembohongan. JK menyayangkan kritik tersebut.

 "Dalam hal ini tentu kita sayangkan aksinya, hal-hal tersebut," kata JK usai menghadiri acara The 7th Southeast Asian Studies Symposium 2018 di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (22/3/2018).

Meski tak sepakat dengan kritikan Amien, JK juga mengingatkan untuk tidak bereaksi keras menanggapi kritikan itu. Dia pun yakin, Amien dan Luhut akan berdamai terkait persoalan ini.

"Ya, itu artinya ada aksi ada reaksi. Itu aja. Ada aksi ada reaksi, nanti ujungnya ada perdamaian," kata Jusuf Kalla.

Tidak Over

 UNS memberikan penghargaan kepada Wapres JK di Auditorium UNS.

  JK meminta agar seluruh pihak tidak berlebihan. Sebaliknya, masalah ini harus diredam demi menjaga persatuan.

"Mari kita redamkan, menjaga persatuan supaya tidak terjadi seperti yang digambarkan," kata JK.

JK mengakui, sejak reformasi kritikan Amien Rais memang bernada keras. "Saya kira itu, kalau tidak mengkritik itu bukan Pak Amien Rais. Tapi kritiknya kadang-kadang juga luar biasa. Seperti reformasi, bagaimana pun salah satu sumbangan kritikan dari Pak Amin yang keras," kata JK.

Sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, menyebut program bagi-bagi sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo merupakan suatu pembohongan.

"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien saat jadi pembicara dalam diskusi Bandung Informal Meeting yang digelar di Hotel Savoy Homman, Jalan Asia Afrika, Bandung, Minggu (18/3/2018).

Kritik ini membuat Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan marah besar dan mengatakan siap buka-bukaan.

Dahnil Muhammadiyah: Yang Disebut Rocky Gerung Itu Fiksi Bukan Alquran

 Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam Tabligh Akbar dan Orasi Kebangsaan Muskerwil Pemuda Muhammadiyah di Majenang, Cilacap.

 Beberapa hari terakhir, pernyataan kontoversial pengamat politik Rocky Gerung di sebuah acara televisi bikin heboh tanah air. Sejumlah kalangan menganggap Rocky kebablasan ketika menyatakan bahwa kitab suci adalah fiksi.

Bahkan, ada pula yang melaporkan ke kepolisian lantaran menilai Rocky Gerung telah menyinggung seluruh umat beragama di Indonesia. Ia pun dilaporkan atas dugaan penyebaran ujaran kebencian.


Menanggapi itu, Ketua Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjutak berujar, untuk menilai sebuah pernyataan tertentu, maka harus melihat latar atau konteks peristiwa pernyataan itu dikeluarkan.

 Ia mengaku tak mendalami pernyataan Rocky Gerung yang menyatakan bahwa Kitab suci adalah hal fiksi. Akan tetapi, melihat konteksnya, ia menilai saat itu Rocky Gerung tak bermaksud menista kitab suci atau agama.

Menurut Dahnil, Rocky hanya ingin menjelaskan bahwa selama ini banyak yang salah mendefinisikan fiksi. Sebab, fiksi tak berarti sebuah kebohongan.

Saat itu, Rocky Gerung pun telah menjelaskan bahwa yang dimaksud fiksi bukanlah kebohongan. Fiksi bisa jadi kebenaran. Pengolahan istilah fiksi secara politislah yang membuat fiksi menjadi salah kaprah.

 Pernyataan Rocky Gerung Tak Perlu Dipermasalahkan 

 Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam Tabligh Akbar dan Orasi Kebangsaan Muskerwil Pemuda Muhammadiyah di Majenang, Cilacap. 

 "Nah, saya pikir, dalam konteks itu kan cara berpikir, bahwa pola pikir kita salah. Dia hanya mengolah istilah, dengan pendekatan filsafat," Dahil menjelaskan.

Ia pun menganggap bahwa ucapan Rocky Gerung tak harus dipermasalahkan. Sebab, ia sama sekali tak menyebut satu pun kitab suci yang dimaksud.

"Saya tidak mendalami itu ya, pada prinsipnya. Tetapi bagi saya tidak harus menjadi masalah. Yang dimaksud Pak Rocky itu kan bukan Alquran itu fiksi. Dia tidak menyebut kitab suci tertentu kan, sama sekali," dia menerangkan.

Dahnil mencontohkan peristiwa di masa Nabi Muhammad SAW, yang bagi sebagian orang adalah fiksi, tetapi bagi orang lain adalah kebenaran yang benar-benar diyakini.

 Risalah Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

 Dahnil Anzar Simanjuntak berfoto dengan Pengurus Wilayah Pemuda Muhammadiyah dan Kokam.

 Peristiwa itu adalah Isra Mikraj. Rasulullah saat itu mengaku telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Al Aqsa dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, dalam waktu semalam.

Pada zaman itu, perjalanan secepat itu seolah mustahil. Sebab itu, banyak yang menggapnya tak masuk akal.

Namun, ada yang langsung memercayai Rasul. Dia adalah Abu Bakar. Abu Bakar Assyidiq tetap percaya di tengah sejumlah kalangan yang meragukan pengakuan sang Rasul.

“Kemudian secara ilmiah dikembangkan dengan ilmu fisika. Relativitas dan segala macam. Ini kemudian jadi fiksi ilmiah. Jadi pemahaman fiksi yang dia maksud itu bukan, kebohongan. Fiksi itu, bisa juga menjadi kebenaran,” dia menerangkan.

Menurut Dahnil, dalam konteks ini lah Rocky mengistilahkan fiksi. Fiksi, jika diyakini, maka akan menjadi kebenaran. Fiksi yang diamini adalah sesuatu yang ghoib. Dan Ghoib, dalam ajaran Islam adalah sesuatu yang diyakini keberadaannya.

Nah jika fiksi itu kemudian diyakini. Satu-satunya orang memercayai pengakuan Rasul berjalan dalam satu malam dari Baitul Muharam ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha, itu adalah Abu Bakar.

“Bahkan ia disebut sebagai Al Amin. Nah itu fiksi yang diamini, itu adalah sesuatu yang ghoib. Ghoib itu kan dianggap fiksi. Tetapi kalau itu diyakini, maka itu menjadi kebenaran, dia menjadi keyakinan, dia menjadi agama,” dia menegaskan.

Romahurmuziy Ungkap Alasan Jokowi Ingin Gandeng Prabowo Jadi Cawapres

Presiden Joko Widodo didampingi Ketum PPP Romahamurmuziy dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo tiba Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur, Sabtu (3/2). Jokowi dan Romi tampak kompak mengenakan sarung. 

 Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy mengungkapkan, Joko Widodo atau Jokowi pernah berkeinginan untuk menggandeng Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. Prabowo pun menindaklanjuti hal ini dengan menemui Jokowi.

Namun, keinginan Jokowi itu tak bisa terwujud, lantaran pemimpin partai-partai koalisi pendukung Jokowi tidak setuju.

 Menurut Romi sapaan Romahurmuziy, Jokowi ingin menggandeng Prabowo menjadi cawapres untuk menjaga keutuhan NKRI.

Jokowi, kata Romi, berkaca dari pengalaman Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu, yang dipenuhi sikap intoleran dan berujung konflik.

"Demi NKRI, beliau menyampaikan, bayangkan gaduhnya republik ini. DKI Jakarta saja yang satu provinsi luar biasa gaung perbedaannya. Kemudian intoleransi meningkat dengan simpul-simpul agama," kata Romi saat Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PPP di Hotel Patrajasa, Semarang, Jawa Tengah, Jumat 13 April 2018.

Apalagi, kata Romi, dalam ajang Pemilu 2019 yang diikuti sekitar 32 ribu calon legislatif dan mengkampanyekan Jokowi atau Prabowo, potensi perpecahan bukan tidak mungkin akan lebih besar.

"Akan ada 320 ribu caleg yang masing-masing mengampanyekan hanya dua kutub, Jokowi atau Prabowo. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya. Dan itu tak terjadi pada Pilpres 2014 karena pileg duluan," tegasnya.


Respon Prabowo

 Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Romi nenyebut Jokowi sempat menawarkan Prabowo sebagai cawapres Pilpres 2019 mendatang. Jokowi menanyakan perihal rencana itu kepada Romi. Saat itu, Romi langsung mengatakan setuju.

"Saya langsung bilang setuju," tegas Romi.

Namun, semua pimpinan partai pendukung Jokowi tak ada yang setuju dengan rencana tersebut.


Prabowo sendiri merasa terhormat karena mendapatkan tawaran dari Jokowi untuk menjadi cawapres. Menurut Romi, Prabowo merespons positif tawaran Jokowi itu.

Boediono : Saya Cuma Mengatasi Krisis Ekonomi 2008

Mantan Wakil Presiden Boediono.

 Mantan Wakil Presiden Boediono menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengharuskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan, pendakwaan, dan penuntutan terhadapnya. Dia mengatakan pada 2008 itu, dia hanya berupaya mengatasi krisis di Indonesia.


Pada tahun yang sama, kasus dugaan tindak pidana korupsi Bank Century terjadi dan sejak saat itu dia disebut-sebut terlibat kasus tersebut.

 "Dalam kehidupan seseorang, sangat jarang untuk mendapatkan kesempatan memberikan kembali sesuatu yang berarti kepada bangsa. Dan kesempatan ini saya dapat, sewaktu saya harus mengelola ekonomi Indonesia menghadapi krisis besar global financial crisis pada tahun 2008," tutur Boediono di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Jumat (13/4/2018).

Dia mengaku telah memberikan yang terbaik untuk melepaskan bangsa dari masa krisis kala itu. Hingga akhirnya, upaya itu membuahkan hasil memuaskan.

"Alhamdulillah, kali itu kita Indonesia bisa melewati krisis dengan selamat. Berbeda dengan pengalaman kita dalam krisis sebelumnya tahun 1997-1998," kata Boediono.

Namun, dia akan kooperatif dan menyerahkan sepenuhnya kepada para penegak hukum agar kasus Century dapat terang di mata publik.

"Saya berusaha dan telah melaksanakan apa yang saya pikirkan sebagai memberikan yang terbaik dari apa yang saya punya dan apa yang saya tahu kembali kepada bangsa ini dalam mengatasi krisis yang terjadi pada waktu itu," Boediono menandaskan.

KPK Mengatakan ?

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengusut keterlibatan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) sekaligus mantan Wakil Presiden Boediono dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) pada Bank Century.

Termasuk mencari dua alat bukti untuk menaikkan status Boediono sebagai tersangka. Apalagi, hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memerintahkan agar KPK menetapkan Boediono sebagai tersangka.

"Prinsip dasarnya, KPK berkomitmen mengungkap kasus apa pun sepanjang terdapat bukti yang cukup,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa 10 April 2018.

KPK baru menjerat mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya. Budi mendekam 15 tahun penjara atas perkara itu.

Sebelumnya, hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan praperadilan terkait kasus Bank Century yang diajukan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) kepada KPK.

Pada amar putusannya, hakim Efendi Muhtar memerintahkan agar KPK melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century.

Hakim meminta agar KPK melakukan penyidikan, pendakwaan, dan penuntutan dalam proses di Pengadilan Tipikor terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan.

Ketua DPR Minta Penanganan Kasus Century Tidak Gaduh

 Ilustrasi Korupsi (iStockPhoto).

 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo alias Bamsoet turut mengomentari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap mengusut tuntas kasus Bank Century. Dia berharap penyelesaian kasus ini tidak dibuat gaduh.


"Namun demikian kita juga menginginkan dari senayan penyelesaian nya tidak gaduh, karena kita sedang menyongsong agenda politik ke depan," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 11 April 2018.

 Menurut dia, putusan PN Jaksel itu juga memberikan kepastian adanya penyelesaian hukum dari kasus Century yang sempat menyita perhatian masyarakat. Demi menciptakan suasana kondusif, ia menyerahkan sepenuhnya penyidikan kasus tersebut pada KPK.

"Maka statement saya adalah bahwa kita serahkan sepenuhnya pada KPK untuk menindaklanjuti keputusan pengadilan yang bersangkutan sesuai perundang-undangan yang berlaku," ucap Bamsoet.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) atas kasus dana talangan/bailout Bank Century. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mesti melanjutkan kasus Century yang diduga melibatkan eks Wapres Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede.

Pansus
 Skandal Bank Century sempat menyita banyak perhatian beberapa tahun belakangan. Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan wakilnya Boediono menjadi bulan-bulanan dalam kasus tersebut meski tengah berkuasa.


DPR sempat membentuk Pansus Century, sejumlah pejabat era pemerintahan SBY bahkan Boediono dipanggil untuk memberikan keterangan. Lawan politik SBY menduga, duit Rp 6,7 triliun mengalir ke pemenangan SBY-Boediono di Pilpres 2009.

Prabowo Maju Ke Capres 2019 , PDIP Jokwoi Presiden

Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersantai sambil menaiki kuda di halaman kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Senin (31/10). Keduanya usai melakukan pertemuan tertutup selama hampir 2 jam.

 Partai Gerindra mengusung ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden di Pilpres 2019. Penetapan Prabowo sebagai capres berlangsung pada Rakornas Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, hari ini.

"Kita menghormati dan mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo, yang diusung kembali kali kedua menjadi calon presiden di 2019," ucap Arteria di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Ditanya respons partainya, Arteria mengatakan, PDIP enggan mengurusi hal tersebut, karena fokus mengurusi capresnya, yaitu Joko Widodo atau Jokowi.

"Bagi PDI Perjuangan, siapa pun itu, PDIP tetap fokus mengurus dirinya sendiri, kami tetap melakukan penguatan calon presiden kami, sekaligus juga bagaimana memastikan juga sisa-sisa waktu terakhir ini, dirasakan bermanfaat oleh rakyat," kata Arteria.

"Sehingga kami tak perlu repot lagi untuk melaksanakan kerja-kerja meyakinkan pemilih," ucap Arteria terkait majunya Prabowo jadi capres 2019.

Jokowi Versus Prabowo

 Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

 Dengan majunya Prabowo sebagai capres, maka Jokowi akan kembali berhadapan dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu di Pilpres 2019 mendatang.

Namun, Arteria yakin Jokowi akan kembali menang dengan siapa pun dia berkompetisi.

"Alhamdulliah dari survei, siapa pun nanti yang menjadi kompetitornya Pak Jokowi, kan sudah masuk dalam radar kami. Alhamdulliah, kalau tidak ada perubahan, tidak ada gonjang-ganjing yang begitu besar, kita yakin Pak Jokowi masih bisa dipercaya oleh rakyat di periode berikutnya," pungkas Arteria.

Gerindra : Prabowo Akan Dideklarasikan Jadi Capres ???

 Presiden PKS, Sohibul Iman (tengah) didampingi Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Sekjen PAN Eddy Soeparno memberikan keterangan pers untuk berkoalisi di Pilkada Serentak 2018 di Kantor PKS.

 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap Partai Gerindra segera mendeklarasikan calon presidennya. Itu karena partainya juga telah menyiapkan sembilan nama capres-cawapres untuk diusung.


Namun, Wasekjen Gerindra Andre Rosiade mengatakan, parpol lain tak perlu khawatir. Sebab di acara rapat koordinasi nasional (rakornas) Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu besok, Gerindra akan memberikan mandat kepada Prabowo sebagai Capres 2019.

 "Gerindra akan melaksanakan rakornas pada 11 April. Insyaallah besok Partai Gerindra akan memberikan mandat kepada Pak Prabowo untuk dicalonkan menjadi calon presiden. Berdasarkan mandat inilah, Pak Prabowo melakukan komunikasi politik dengan koalisi. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Pak Prabowo fix maju jadi calon Presiden 2019," kata Andre di Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Apalagi, kata dia, Prabowo sudah berkomunikasi dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri dan Presiden PKS Sohibul Iman terkait soal pencapresan ini.

"Tidak perlu khawatir, Pak Prabowo kan sudah berkomunikasi dengan Ketua Majelis Syuro PKS bahwa menyampaikan beliau akan maju dan itu sudah terkonfirmasi oleh Pak Sohibul Iman. Lalu kami akan rakornas besok mendeklarasikan Pak Prabowo didukung Partai Gerindra," ujar Andre.

Soal pendamping Prabowo, partai berlambang burung garuda ini masih terbuka dengan PKS, termasuk parpol lain.

"Soal cawapres Pak Prabowo, tentu nanti akan didiskusikan partai pendukung koalisi. Termasuk sembilan nama PKS itu akan kita bicarakan bersama. Semua nama akan dibahas, Pak Prabowo akan membahas dengan seluruh partai koalisi, termasuk dengan PKS, pimpinan partai koalisi bareng-barenglah," tutupnya.

Mempercepat Lebih Bagus

 Ketum Gerindra Prabowo Subianto sebelum Rakernas Bidang Hukum dan Advokasi di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (5/4). Pertemuan tertutup itu rencananya membahas strategi pencalonan Prabowo pada Pilpres 2019. 

 Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berharap Partai Gerindra segera mendeklarasikan calon presidennya. Sebab, menurutnya, lebih cepat lebih baik.

"Tentu kita berharap Gerindra lebih cepat lebih baik untuk mendeklarasikan. Tapi PKS juga memberikan kemandirian, artinya monggo saja Gerindra ambil waktu secukupnya untuk memutuskan," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin 9 April 2018.

Meski masih menunggu Gerindra, Wakil Ketua Komisi II ini menegaskan partainya sudah selesai merampungkan nama-nama yang akan dicalonkan PKS sebagai calon presiden dan wakil presiden. PKS, kata dia, sudah menyiapkan sembilan nama calon yang bisa dipertimbangkan untuk maju dalam Pilpres 2019.


"Kami PKS sudah mutusin tinggal Gerindra, kita tunggu sesegera mungkin untuk memutuskan. Karena buat kami kalau Gerindra lebih cepat, PKS berdua bisa deklarasi cepat, ini efeknya ke 2019 ada," ucapnya.

Golkar Dan Partai Biru Dukung Jokowi Presiden 2019

Presiden Jokowi pada peluncuran Roadmap Implementasi industri 4.0 di Jakarta Convetion Center. Melalui program ini, Jokowi menargetkan Indonesia dapat mencapai top ten ekonomi global pada tahun 2030.

-Politikus partai Golkar Idrus Marham memastikan partainya tidak akan main-main mendukung Jokowi sebagai calon Presiden pada Pilpres 2019 mendatang.

Golkar, sambung Idrus, sudah menargetkan Jokowi bakal menag lebih dari persen suara. "Dari Golkar sudah menargetkan kemenagan minimal 65 persen,"kata Idrus di Istana kepresidenan.

Idrus yakin, Jokowi akan kembali dipercaya oleh rakyat untuk mengemban tugas sebagai Presiden pada periode selanjutnya.

Hal ini, sambung Idrus, tak lepas dari kinerja yang ditunjukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla selama periode pertama ini.

"Tanpa mendahului Allah SWT, berdasarkan fakta-fakta yang ada, insyahallah Pak Jokowi,"ucap Idrus.

Didukung Oleh Partai BIRU !!!

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/4). Sidang membahas ketersediaan anggaran dan pagu indikatif serta prioritas nasional tahun 2019. 

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan ada partai politik lain yang akan merapat mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden pada 2019 mendatang.

"Kan kita sudah tahu siapa yang mau bergabung," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/4/2018).

Gerindra : Buat Apa Kami Memproduksi HOAX

Seorang kader membawa spanduk Partai Gerindra di Lapangan Arcici, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taaufik mengklaim seluruh DPD Gerindra di Indonesia mendukung Prabowo maju dalam Pilpres 2019.

Gerindra dengan tegas menolak adanya hoax atau kabar bohong. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Advokasi dan Hukum Partai Gerindra habiburokhman.

" Kita engga ada kepentingan untuk memproduksi hoax, bahkan kita dirugikan terus nih (dengan hoax)," ujar Habiburokhman di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

Dia membeberkan, Ketua Umum partai gerindra Prabowo Subianto bahkan sudah terkena hoax.

'Misalnya pertama soal Prabowo disebut pesimis, itu hoax dari yang hoax, tapi siapa yang mau memberantasnya," ucapnya.

Oleh karena itu guna menagkal hoax, lanjut Habiburokhman, Partai Gerindra pun tidak hanya tinggal diam.

" Tentu kita akan lawan dengan memberikan pencerahan dan kami sebagai Partai Politik sudah melaksanankan fungsi utama yaitu memberikan pendidikan politik secara regular dan secara masif," kata dia.

Habiburokhman menjelaskan, pendidikan politik tersebut diberikan di Padepokan Garuda Yaksa milik Partai Gerindra.

" Itu setiap saat dari hari Senin sampai hari Sabtu itu selalu ada pendidikan politik massal. Disitu salah satunya adalah bagaimana kita memanage informasi, bagaimana menyaring informasi yang benar kepada peserta masyarakat pendidikan politik tersebut," papar Habiburokhman.

Gerindra Memiliki Tim Tangkal HOAX 

Ribuan kader Partai Gerindra Provinsi Jakarta memadati Lapangan Arcici, Jakarta Pusat. Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik optimis sebagian warga Jakarta mendukung Prabowo maju Pilpres 2019.

Habiburokhman menyebut, partai Gerindra memiliki tim khusus untuk menagkal hoax itu dengan mendirikan Badan Komunikasi dibawah pimpinan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon.

" Tim khusus kita ada Badan Komunikasi dibawah pimpinan pak Fadli Zon, dimana tugasnya menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat," tuturnya.

Sedangkan untuk memberantas hoax, menurut Habiburokhman dirinya yang menjadi Ketua.

" tapi kalau dalam konteks memberantas, kita ada lembaga advokasi, saya sendiri Ketua Bidang Advokasi di DPP, kita rutin," tutur dia.

Bahkan, lanjut Habiburokhman, di dalam lembaga advokasi itu ada lima tim pemberantas hoax, yaitu alpha, bravo, charlie, delta, echo.

" Kita melakukan patroli siber soal hoax-hoax yang terutama merugikan kita atau merugikan masyarakat dan kita akan rutin. Makannya kalau teman-teman liat saya sering ke Bareskrim, melaporkan, itu berdasarkan temuan dari lima tim dibawah lembaga advokasi itu," tegas Habiburokhman.

Surya Paloh : Jangan Memilih Pemimpin Yang Bicara Seenak Perutnya

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh memberi pidato saat Rekernas IV Partai Nasdem di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Jokowi secara resmi ditetapkan menjadi calon presiden dari Partai Nasdem untuk Pilpres 2019.

-Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh meminta kader selektif mencari pemimpin. Jangan sampai salah memilih pemimpin yang suka asal bicara.

" Keteladanan harus ditampilkan. Kalau ada pemimpin yang seenak perutnya saja, jangan percaya sama pemimpin yang seperti itu," tutur Surya Paloh di Pulau Sulawesi Tengah.

Menurut Suryah Paloh, masyarakat dapat berkontribusi dengan meningatkan kepada keluarga dan warga lainnya perihal tersebut.

" Pemimpin kalau bicara seenak perutnya saja, seenak yang dia omongkan saja, cepat-cepat kasih tahu teman temannya jangan percaya sama pemimpin yang seperti itu," jelas dia.

Indonesia dinilai memerlukan energi baru yang lebih positif. Pemimpin, haruslah bisa mengenalkan pemikiran baru. Termasuk salah satunya yang sesuai dengan kemampuan di bidangnya.

" Bangsa apek kalau saling menjatuhkan. Kapan Negeri ini akan sejuk, kapan kita mengonsolidasi kemajuan kita bersama. Kalau urusan tetek bengek mencari kesalahan, kita hentikanlah. Menutup buku lama dan ayo buka buku baru," tegas Surya Paloh.

Lantikan Anggota Baru

Presiden Joko Widodo bersalaman dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh saat Rapat Kerja Nasional (Rekernas) IV Partai Nasdem di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Surya paloh mengakhiri safari politiknya di Pulau Sulawesi dengan mengunjungi Kota Pulau Sulawesi Tengah.

Selain meresmikan kantor DPW partai Nasdem yang berdiri di pusat Kota Palu, dia juga melantik tujuh angota baru partai yang berasal dari mantan pengurus partai lain dan kalangan tokoh di Provinsi Sulawesi Tengah.

Empat Mata Prabowo dan Luhut Pilpres 2019 !!!

 Ketum Gerindra Prabowo Subianto sebelum Rakernas Bidang Hukum dan Advokasi di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (5/4). Pertemuan tertutup itu rencananya membahas strategi pencalonan Prabowo pada Pilpres 2019. 

 Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto diam-diam bertemu empat mata dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2018).

Pertemuan Prabowo dengan Luhut itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

"Pertemuan itu betul, biasa aja silaturahmi biasa kan," kata Dasco saat dihubungi, Jumat (6/4/2018).

Dasco mengatakan, pertemuan itu hal yang biasa dilakukan. Sebab, Prabowo dan Luhut sudah menjalin hubungan akrab sejak lama.

"Namanya kenal sudah lama, satu mantan komandan yang kedua bekas mantan teman bisnis dan sebelum ini kan soal ketemu ketemu kan bukan baru-baru ini," ucapnya.

"Kalau isinya apa, tanya ke Bang Luhut," ujarnya.

Lobi Pilpres

 Ketum Gerindra Prabowo Subianto menjawab pertanyaan wartawan sebelum Rakernas Bidang Hukum dan Advokasi di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (5/4). Pertemuan tersebut rencananya membahas strategi pencalonan Prabowo pada Pilpres 2019.

 Wasekjen Gerindra Andre Rosiade juga membenarkan adanya pertemuan tersebut. Namun, Andre menampik bahwa Luhut diutus untuk melobi Prabowo untuk bergabung ke poros Jokowi. Sebab, Prabowo belum menyatakan sikap maju jadi capres dan tampak bimbang.

"Kan ada orang bilang ini dilobi gitu Prabowo karena ragu, meskipun saya enggak tahu pertemuan itu tapi saya tegasin bahwa pertemuan itu tidak akan mengubah konstelasi apa pun," ujar Andre.

Prabowo Dilema , Tak Kunjung Deklarasi Capres 2019 ?

Jokowi dan Prabowo

Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah jika Prabowo Subianto ragu untuk maju capres 2019. Dia menjelaskan, Prabowo tak mau buru buru mengungkapkan karena tak ingin gegabah dan masih mencari dukungan koalisi.


"Enggak ada dilema, maju. Dilemanya dari mana? Itu kan orang luar yang ngomong bahwa Pak Prabowo itu kan kemudian tidak mau cepat-cepat mendeklarasikan diri, itu kan karena dia juga sebagai orang timur, ini kan penjajakan. Kan Gerindra ini 73 kursi, gak bisa kemudian membawa mencalonkan sendiri. Nah sebagai orang timur, dia gak mau jemawa," ujar Dasco di Hotel Sultan Jakarta.

 Dasco menjelaskan, kerja sama dengan parpol lain untuk menyukseskan Prabowo di Pilpres 2019 sangatlah penting. Menurutnya, mantan Danjen Kopassus itu sudah matang memikirkan hal tersebut.

"Kenapa? Penjajakan koalisi dulu mateng, kemudian tinggal berapa persen, tergantung yang di atas, baru kemudian dia ngomong," tuturnya.

Saat ini pun elektabilitas Prabowo masih merosot di bawah Jokowi. Namun Gerindra tak gentar dan tak mengacu pada lembaga survei. Sebab segala kemungkinan akan terjadi di politik. Pun rakyat sudah cerdas. Dasco optimistis Prabowo dapat menjadi Presiden di 2019.

"Enggak, kita tetap akan majukan Pak Prabowo. Yang namanya lembaga survei kan selau begitu. Awal kan begini begini begini, ya kita lihat banyak pengalaman di indonesia, orang indonesia ini cukup arif bijaksana dan pintar. Kenapa? Ya Pak Prabowo belum turun dan juga masih jauh," ucap Dasco.

Bantah Tak Punya Logistis

 Prabowo dukung sikap Presiden Jokowi kecam kebijakan AS soal Yerusalem.

Sufmi Dasco Ahmad juga membantah Gerindra tak mempunyai dana yang cukup untuk mengusung sang ketum.

"Soal logisitik kurang siapa yang ngomong? Engak ada itu. Yang paling penting kalau kita itu kan adalah bagaimana dukungan rakyat. Dukungan rakyat itu nanti justru yang paling penting," ujar Dasco.

Gerindra juga sudah mengkalkulasi dana yang harus dikeluarkan untuk memenangkan Prabowo. Pun partai berlambang burung garuda ini sudah mengantongi dana yang cukup.

"Ya kalau logistik yang nanti sesuai dengan yang kita laporkan di KPU. Itu pasti sudah kita itung juga, bahwa itu cukup untuk kemudian dipakai program program pemenangan. Kira kira gitu," terang Dasco.

Meski demikian, Dasco menilai dana tak diprioritaskan. Pihaknya masih fokus menggalang dukungan dari partai partai lain. Rakyat juga mulai tergerak menjual produk produk Gerindra.

Ormas NW Yakin Jokowi Presiden 2019

p

Jokowi saat Peresmian KEK Mandalika di Lombok.

Warga Nahdlatul Wathan (NW), salah satu organisasi terbesar di Nusa Tenggara Barat, menyatakan mendukung penuh Joko Widodo atau Jokowi di Pemilihan Presiden 2019  mendatang.

Hal ini diungkapakan calon Wakil Gubernur NTB yang maju melalui jalur Independen, TGH Lalu Gede Sakti.

" Dari dulu sampai sekarang, warga NW Lombok tetap mendukung dan memilih Jokowi," ujar lalu Gede Sakti di hadapan jemaahnya.

Cucu tertua Pendiri ormas NW ini mengatakan, banyak faktor yang membuat warga NW mendukung Jokowi. Di antaranya adalah karena Jokowi satu-satunya Presiden yang menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada Maulana Syaikh TGH Zainuddin Abdul Majid, Pendiri Ormas NW.

Selain itu, karakter Jokowi yang sederhana serta keperduliannya membangun NTB di segala sektor, juga menjadi salah satu faktor dukungan tersebut. Meskipun pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi kalah di provinsi ini.

" Jokowi adalah capres yang berasal dari rakyat yang sederhana, peduli terhadap rakyat kecil, tidak suka diskriminasi dan lainnya. Di sampingitu juga, Jokowi peduli dan melakukan pemerataan pembangunan di seluruh Nusantara," kata Gede Sakti.

Jokowi Pantas Menang Di PILPRES 2019

Presiden Joko Widodo saat menghadiri Hari Pers Nasional 2016 di kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara (NTB).

Ia pun meyebutkan salah satu bukti nyata Jokowi tidak diskriminasi, yakni meski kalah telak di NTB, perhatiannya terhadapt NTB tidak kendor sama sekali. Jokowi malah tetap membangun provinsi itu.

Karena itu, NW akan berjuang untuk memenagkan jokowi pada Pilpres 2019. Ia yakin , Jokowi akan mendulang suara di NTB.

" Saat ultah NWDI nanti, akan kita deklarasikan kembali Jokowi. Kami berharap masyarakat NTB, khususnya jemaah NW, tetap kompak dan bersatu memenagkan Jokowi dalam Pilpres nanti. Termasuk memenagkan paket Ali Sakti dalam Pilkada 27 Juni mendatang," pungkas Lalu Gede Sakti.